Wabah Corona atau Covid-19 adalah wabah yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat di Indonesia, tetapi juga sangat mempengaruhi terhadap sistem perekonomian yang ada di Indonesia. bahkan berpengaruh terhadap perekonomian dalam skala global.
Gubernus Bank Indonesia,
menjabarkan 3 hal terkait respon bank central terhadap
dampak penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Ke tiga isu
tersebut adalah terkait dengan nilai tukar, pembelian SBN, dan kontrol devisa.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Beberapa langkah yang dilakukan adalah dengan memperkuat intensitas triple intervention baik secara spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder.
Hasil dari langkah tersebut dapat dilihat dari posisi rupiah yang stabil dalam sepekan ini. Setelah sebelumnya sempat terdepresiasi cukup dalam. “Nilai tukar rupiah tidak hanya stabil, tetapi akan cenderung menguat ke Rp15 ribu per dolar AS pada akhir tahun ini,” kata dia. Selain itu, BI juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan lebih rendah dari 2,3% pada tahun 2020. Angka ini lebih rendah dari target yang dicanangkan pemerintah yakni mencapai 5%.
Virus corona (COVID-19) ikut menggerogoti kesehatan ekonomi Indonesia. Diperkirakan perekonomian Indonesia bisa mengalami kontraksi sangat dalam.
Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya sebesar 2,5%. Angka itu turun separuhnya dari tahun 2019 sebesar 5,0%.
ADB menyatakan, Indonesia memiliki landasan makro ekonomi yang kuat tapi wabah virus corona tetap memberikan dampak. ADB juga menyatakan, ekonomi Indonesia bisa pulih jika tindakan tegas diterapkan untuk penanganan corona.
Menurut Asian Development Outlook (ADO) 2020, pandemi COVID-19 bersamaan dengan penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan, akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia tahun ini. Terlebih, dengan memburuknya perekonomian sejumlah mitra dagang utama Indonesia. Permintaan dalam negeri diperkirakan akan melemah seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Namun, sejalan dengan pulihnya perekonomian dunia tahun depan, pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan memperoleh momentum, dibantu dengan reformasi di bidang investasi yang dikeluarkan baru-baru ini.
saat ini mungkin hanya beberapa industri yang masih mampu bertahan dengan pasar yang besar, seperti industri alat kesehatan, farmasi, dan makanan serta minuman. Hal itu karena industri-industri tersebut sangat dibutuhkan dalam situasi penanganan Covid 19 saat ini. industri tersebut adalah industri yang membantu para masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sedang diwabahi covid-19 ini. industri tersebut menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk saat ini.
Industri perekonomian yang berpotensi menguntungkan di saat wabah covid-19 saat ini antara lain :
- Medical Supply, Medical supply saat ini sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. selain obat-obatan, masyarakat memerlukan masker dan alat kesehatan lainnya untuk melindungi diri dari virus serta untuk mengobati diri dari virus.
- Food Processing, Food Processing saat ini masyarakat memerlukan pemasokan kebutuhan makanan untuk mencukupi nutrisi untuk tubuh.
- Healthcare, seperti kebutuhan-kebutuhan baju APD, Masker untuk para perawat di Rumah sakit dalam menolong pasien.
- ICT, sangat diperlukan untuk membantu para masyarakat dalam melakukan Work From Home.
Industri perekonomian yang berpotensi merugi dan terganggu perekonomiannya di saat wabah covid-19 berlangsung antara lain :
- Aviation&Maritime, kegiatan bepergian saat ini akan sangat menurun dikarenakan pemerintah memerintahkan masyarakat untuk di rumah saja untuk memberhentikan bertambahnya kasus covid-19.
- Automotives
- Education
- Financial Service
- Manufacturing
- Construction
ini akan mempengaruhi perekonomian sehingga mempengaruhi pendapatan nasional. tengtang mengapa permintaan dan penawaran agregat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, karena untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. dalam kondisi wabah covid-19 ini dapat mempengaruhi pendapatan nasional sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi di Indonesia.
Saran untuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19
Pertama, untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD), menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat.
Kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran US$20 per barrel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global.
Ketiga, kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi Pajak Penghasilan baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata.
Keempat, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan.
Di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di Tiongkok, aparat militer
dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan supply dan distribusi barang.
Kelima, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya.
Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.
Jagalah kesehatan diri kita masing-masing, tetap di rumah, mari bantu perawat dan pemerintah untuk menghentikan dan menghilangkan wabah ini.
Blog Akbari Salman 